Asas Kepatutan

Oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro

Berita Kompas, 24 Agustus 2011, mengejutkan masyarakat, terutama kalangan akademisi. Seorang guru besar terbukti melakukan plagiat!
Kasus plagiarisme memang sudah sempat mengemuka beberapa kali dan ternyata masih ada, bahkan kali ini menyangkut seorang guru besar. Padahal, seyogianya seorang guru besar harus memberikan teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dengan memberikan contoh kejujuran berkarya dan selalu menjunjung tinggi kebenaran serta bekerja keras dalam mencapai tujuan.
Plagiarisme dan mencontek adalah tindakan jalan pintas yang menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu secara instan. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan korupsi, di mana seseorang menjadi kaya-raya secara cepat dan mudah melalui jalan pintas secara instan. Selain itu, tindakan ini juga merampas hak orang lain.
Terjadinya korupsi di semua lini saat ini menggambarkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai asas kepatutan. Masyarakat kita tidak dibekali pemahaman apakah sesuatu itu patut atau tidak, padahal justru asas kepatutan dapat membawa harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sering kali kepatutan dikalahkan atau dikesampingkan oleh kepentingan, pencitraan, dan capaian semu.

Patutkah?

Seorang guru besar menulis 66 buku dalam lima tahun dan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia. Berdasarkan asas kepatutan, tak mungkin seseorang dapat menulis buku berkualitas sebanyak itu dalam waktu yang lama sekalipun. Kalau sekadar 66 buku atau kumpulan halaman tertulis, barangkali dapat dicapai, tetapi yang kita bicarakan saat ini adalah buku karya seorang guru besar, yang seyogianya mencerminkan kualitas kegurubesarannya.
Untuk dapat menulis sebuah buku, seorang guru besar akan melakukan penelitian yang intensif selama bertahun-tahun dalam bidang yang ditekuninya sehingga diperoleh suatu fenomena ilmiah yang patut disebarluaskan ke masyarakat ilmiah ataupun umum. Selain itu, juga dilakukan kajian pustaka yang intensif mengenai perkembangan pengetahuan yang relevan dengan topik yang didalami agar terjaga tingkat kemutakhirannya.
Bahkan, sebelum buku tersebut diterbitkan, dilakukan berbagai seminar ilmiah untuk mengukur kemutakhiran fenomena yang akan dibukukan dan juga dilakukan kajian independen oleh sejumlah pakar. Proses ini perlu waktu cukup lama sehingga buku tersebut baru dapat terbit kira-kira lima tahun sejak inisiatif awal penulisan.
Tanpa melalui tahapan proses di atas, dapat dipastikan bahwa buku yang dihasilkan tak berkualitas. Isinya tak punya makna dan miskin akan pengetahuan. Buku tersebut hanya kumpulan halaman tertulis yang hambar. Padahal, buku sesungguhnya adalah sumber pengetahuan. Oleh karena itu, buku sepatutnya disiapkan dengan hati-hati, cermat, melalui proses panjang dan berjenjang selama beberapa tahun.
Kalau kita cermati, para penulis yang kompeten dan ternama—guru besar maupun non-guru besar—hanya mampu menulis buku teks atau buku pegangan atau buku referensi paling banyak lima buku seumur hidupnya. Dengan demikian, penulis 66 buku dalam lima tahun adalah di luar asas kepatutan sehingga patut dipertanyakan kualitas dan cara penulisannya. Kualitasnya akan jauh dari kategori sebagai sumber pengetahuan. Cara penulisannya pun sebagian besar melalui mekanisme plagiarisme dan penjiplakan, baik parsial maupun total.

Haruskah pecahkan rekor?


Kepatutan sebagai guru besar ditakar dengan seberapa besar pencerahan akademik atau ilmiah terhadap masyarakat: kalangan akademik, ilmiah, maupun umum. Seorang guru besar seyogianya memutakhirkan pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat, baik melalui tulisan di jurnal ilmiah yang berwibawa, melalui ceramah ilmiah secara berkala, maupun melalui buku- buku acuan yang ditulisnya. Jumlah buku yang dihasilkan bukanlah tolok ukur keberhasilan seorang guru besar, apalagi jika buku tersebut dihasilkan di luar asas kepatutan.
Memang tidak ada aturan yang membatasi jumlah buku yang dapat ditulis oleh seorang guru besar, bahkan sebenarnya itu merupakan hak asasi seorang guru besar untuk menulis buku sesuai keinginannya. Pembatasan jumlah buku yang ditulis dapat dilakukan jika digunakan asas kepatutan yang merujuk kepada hati nurani penulisnya.
Seandainya semua guru besar menerapkan asas kepatutan dalam melaksanakan amanahnya sebagai pendidik dan seandainya semua tokoh pemimpin masyarakat menerapkan juga asas kepatutan dalam bermasyarakat, Indonesia akan terbebas dari korupsi dan maju pesat.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Dirjen Dikti 1999-2007 dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (sumber : www.kompas.com)

Podium AIPI

Podium AIPIPodium AIPI, dengan tujuan menampung karya ilmuwan Indonesia yang berisi hasil renungan, buah pemikiran, dan gagasan orisinil yang dapat disumbangkan dalam upaya memajukan ilmu guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Sesuai dengan visi dan misi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Podium AIPI memang dimaksudkan untuk memuat tulisan yang dapat mencerminkan kebijakan ilmu yang tidak terikat waktu dan bukan eksekusi birokrasi yang kaku.

Download jurnal selengkapnya disini

 

Report on Indonesian Science Fund

ISFThere is near unanimity among scientists in Indonesia that the country is not producing science or innovation at the rate it should. Primary evidence is the low number of publications and patents. Scientists believe the cause lies in the difficulties encountered in securing support for research projects and the inflexible budgeting and reporting systems in place.

Find out more information about Creating an Indonesian Science Fund

 

Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia

Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia is a joint study by the U.S. National Academy of Sciences and the Indonesian Academy of Sciences that evaluates the quality and consistency of the existing data on maternal and neonatal mortality; devises a strategy to achieve the Millennium Development Goals related to maternal mortality, fetal mortality (stillbirths), and neonatal mortality; and identifies the highest priority interventions and proposes steps toward development of an effective implementation plan. According to the UN Human Development Index (HDI), in 2012 Indonesia ranked 121st out of 185 countries in human development. However, over the last 20 years the rate of improvement in Indonesia's HDI ranking has exceeded the world average. This progress may be attributable in part to the fact that Indonesia has put considerable effort into meeting the MDGs. This report is intended to be a contribution toward achieving the Millennium Development Goals.

DOWNLOAD